Penindasan Muslim Uighurs, Bahaya Jika Jokowi Tak Patuhi UUD 45

Kriminalisasi umat Muslim Uighurs yang bukan cuma kabar hoax belaka karena sudah dibunyikan oleh PBB dan Amerika membuat rakyat Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia untuk ambil sikap.

Hal tersebut dianggap wajar jika Indonesia harus bersikap secara Internasional dan tegas karena memang sudah diamanatkan oleh UUD 45

Hal itulah yang disampaikan Pengamat Politik Muhammad Yunus Hanis menyebut Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melanggar UUD 45 dan lebih pro Komunis China.

Pernyataan pengamat politik ini merespon dari penyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebelumnya yang menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa ikut campur tangan kasus Uighur di China.

“Pernyataan Moeldoko dalam kasus Uighur menunjukkan Istana langgar UUD 45 dan lebih pro komunis China,” katanya.

Yunus juga beranggapan bahwa selayaknya Presiden Jokowi berpedoman pada UUD 45 bahwa penindasan di dunia harus dihapuskan apalagi yang terjadi di China merupakan Bukti dari penindasan yang diamanatkan harus dihapuskan oleh UUD 45.

“Yang terjadi di Uighur itu penindasan. Dan Indonesia mendapat amanat UUD 45 bahwa penindasan di dunia harus dihapuskan,” ungkap Yunus.